Akupedia.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengalami pemotongan, kendati kondisi keuangan daerah saat ini sedang tertekan. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Menurut Sunggono, meski APBD mengalami penurunan signifikan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN. Ia menyebut besaran TPP ASN Kukar masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.
“Walaupun anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal dari belanja pegawai,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa anggaran Kukar anjlok hingga 50 persen, dari sebelumnya Rp11,3 triliun menjadi sekitar Rp5,5 triliun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, setelah penyusunan RKPD berjalan, usulan program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali membuat proyeksi kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp9,8 triliun.
“Selama satu minggu terakhir saya terus merasionalisasi kegiatan. Total usulan mencapai Rp9,6 triliun, dan harus diturunkan menjadi sekitar Rp6,3 triliun,” kata Sunggono.
Kendati sejumlah program harus dipangkas cukup besar, ia menegaskan bahwa belanja pegawai tidak akan tersentuh. Menurutnya, ini merupakan wujud konsistensi Pemkab Kukar untuk tetap menjaga stabilitas penghasilan ASN.
“Yang utama adalah komitmen. InsyaAllah ini kabar baik bagi ASN, karena TPP tetap kita pertahankan, tidak ada pengurangan,” tegasnya.
Sunggono juga mengatakan bahwa potensi penurunan anggaran sebenarnya sudah ia antisipasi sejak empat tahun lalu. Ia menilai, selama nilai APBD masih berada di kisaran Rp9 triliun, komposisi belanja pegawai yang mencapai sekitar 30 persen masih dapat dikelola dengan baik.
“Sejak empat tahun lalu saya sudah memperkirakan bahwa bila APBD berada di bawah Rp9 triliun, beban belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” tutupnya.
(Arf)
