Akupedia.id, Samarinda – Norhayati Usman, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu wajah utama dalam upaya memperkuat integritas di tingkat Pemerintah Daerah.
Melalui kehadirannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Teknis Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023, Norhayati memastikan keterlibatannya dalam langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam Rakor yang dihadiri oleh Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan pasangan masing-masing, Norhayati menyoroti pentingnya program ini sebagai langkah nyata untuk menjaga kebersihan dan keberintegritasan penyelenggara negara. Program PAKU Integritas dirancang dengan tiga kegiatan utama, dimulai dengan Pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara dan Pasangan (Executive Briefing).
Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai praktik-praktik anti-korupsi.
“Pembekalan ini menjadi landasan yang kokoh untuk memahami kompleksitas tantangan korupsi dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi secara aktif dalam mencegahnya,” kata Norhayati.
Tak ketinggalan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas menjadi fokus dalam perjalanan menuju integritas yang lebih baik.
“Keterampilan praktis yang diperoleh melalui diklat ini akan memberikan penyelenggara negara alat yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin mengintimidasi integritas mereka,” tambah Norhayati.
Satu lagi aspek penting dari PAKU Integritas adalah Pembekalan Antikorupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara Peserta. Norhayati menekankan bahwa peran pasangan memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.
“Kami percaya bahwa melibatkan pasangan akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menjaga integritas,” katanya.
Dengan jadwal pelaksanaan pada Rabu-Jumat, 22-24 November 2023, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif yang nyata dalam pemerintahan daerah. Norhayati mengajak semua pihak, termasuk Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan pasangan masing-masing, untuk berpartisipasi aktif.
“Hanya dengan kolaborasi yang solid, kita dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kalimantan Timur,” tegas Norhayati.
PAKU Integritas bukan sekadar program, melainkan landasan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mendukung visi pemerintahan yang efisien, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Program ini menjadi tonggak penting dalam menaikkan standar integritas, membangun fondasi kuat bagi pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab di Kalimantan Timur.
ADV/DPRD/FR/81
