Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Nasib pembangunan kantor Kecamatan Loa Kulu di Desa Ponoragan yang mangkrak sejak bertahun-tahun lalu kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah tidak terus membiarkan bangunan tersebut terbengkalai hanya karena persoalan status lahan yang belum tuntas.
Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan kantor Kecamatan Loa Kulu, Senin (9/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Yani menyoroti belum adanya kepastian kelanjutan proyek yang telah berproses sejak 2014–2015.
Menurutnya, bangunan yang sudah berdiri dengan menggunakan anggaran APBD harus memiliki kejelasan penyelesaian. Persoalan lahan memang perlu ditangani, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan aset pembangunan daerah terbengkalai tanpa kepastian.
“Bangunan kantor Kecamatan Loa Kulu sudah lama mangkrak. Kondisi ini seolah-olah menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya, termasuk dalam menangani persoalan lahan,” tegas Ahmad Yani.
Ia mempertanyakan proses perencanaan pembangunan yang sejak awal tidak menuntaskan persoalan legalitas lahan. Sebab, persoalan tersebut semestinya dipastikan sebelum pekerjaan fisik dimulai, bukan justru muncul menjadi penghambat ketika bangunan sudah terlanjur dibangun.
“Jangan sampai ada anggaran APBD yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, tetapi pekerjaannya tidak tuntas. Kalau memang sejak awal terdapat persoalan lahan, seharusnya hal itu diselesaikan sebelum pembangunan dimulai,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan, persoalan klaim lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemerintah daerah juga harus menyiapkan langkah agar kelanjutan pembangunan tidak terus tertunda.
Ia meminta pembangunan yang telah dimulai pada periode pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan dalam pemerintahan saat ini. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kesinambungan program Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik.
“Ini juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dari Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Pembangunan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya harus dilanjutkan, bukan justru diputus atau ditinggalkan,” katanya.
Sementara itu, Plt Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menjelaskan pembangunan kantor kecamatan tersebut telah berproses sejak 2014–2015. Namun, kelanjutan pembangunan terkendala efisiensi anggaran.
Akibatnya, hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk meneruskan pembangunan gedung tersebut, meskipun usulannya berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Namun, saat pembangunan ingin dilanjutkan, waktu itu terjadi efisiensi anggaran. Sehingga tidak ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan ini sampai sekarang. Akhirnya, berulang kali masuk dalam proses pengajuan di Musrenbang, tetapi selalu tidak berlanjut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kawasan seluas sekitar 4–6 hektare tersebut sejak awal dirancang sebagai kompleks perkantoran terpadu.
“Lahan itu bukan hanya diperuntukkan untuk kantor camat saja, karena konsep awalnya terpadu. Kantor camatnya di sini, Polseknya di sini, Koramilnya juga di sini. Jadi, konsepnya kurang lebih seperti di Loa Janan,” jelasnya..
Di sisi lain, dalam pembangunannya muncul keberatan dan klaim kepemilikan lahan dari sejumlah pihak yang disebut masuk dalam kawasan eks Kayumas.
Kondisi tersebut sempat membuat Dinas Pekerjaan Umum berhati-hati untuk melanjutkan pekerjaan. Persoalan pertanahan bahkan telah dibahas di tingkat kabupaten, termasuk melalui RDP di DPRD Kukar.
Khairuddinata pun menegaskan agar pihak-pihak yang merasa memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut dipersilakan menempuh jalur peradilan agar status hukumnya menjadi jelas.
“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim tersebut, silakan dibawa ke pengadilan. Jadi, kita berproses di situ, dengan tidak mengganggu proses pembangunan ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah





