Akupedia.id, Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara kini resmi memiliki pemimpin baru. Senin, 23 Juni 2025, menjadi hari bersejarah saat Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk masa jabatan 2025–2030. Prosesi berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Samarinda, dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memimpin langsung jalannya acara.
Momentum ini menandai berakhirnya perjalanan panjang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar, yang digelar menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait diskualifikasi calon petahana, Edi Damansyah. PSU yang dihelat 19 April 2025 berlangsung damai dan tertib. Hasilnya, pasangan Aulia–Rendi memperoleh dukungan 209.905 suara dari total 374.371 suara sah, mengukuhkan mandat rakyat pada mereka.
Keberhasilan PSU ini juga menjadi catatan positif bagi demokrasi di Kukar. Para kandidat menunjukkan sikap dewasa dan sportif. Dendi Suryadi, salah satu pesaing, menyerukan persatuan pasca pemilihan. Ketua tim suksesnya, Marwan, memastikan tidak ada upaya menggugat hasil ke ranah hukum. Bahkan Awang Ya’coub Luthman turut memberi selamat secara terbuka. Sementara Edi Damansyah, yang menjabat hingga pagi pelantikan, menutup masa baktinya dengan tenang tanpa polemik.
Pelantikan Aulia–Rendi dilakukan segera setelah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tiba pada Minggu malam. Menurut Gubernur Rudy, percepatan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan terlalu lama, sekaligus memberi kepastian arah pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan perlunya sinergi antara Pemprov dan Pemkab Kukar. Fokus utama diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rudy menilai posisi Kukar strategis—dengan wilayah luas, sejarah panjang sebagai kerajaan tertua, serta kekayaan sumber daya alam—sehingga dibutuhkan terobosan nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Rudy juga mengapresiasi keselarasan sejumlah program daerah dengan kebijakan provinsi, seperti pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP yang dilanjutkan Pemprov hingga S3, serta layanan kesehatan berbasis KTP. Ia mendorong lembaga pendukung seperti TP PKK, Dekranasda, Posyandu, dan Bunda PAUD Kukar untuk bekerja produktif, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aulia menegaskan pemerintahannya tidak akan menunggu 100 hari kerja untuk memulai program. “Sejak hari pertama, kita langsung bergerak. Kukar Idaman Terbaik adalah penyempurnaan dari Kukar Idaman, jadi semua yang bisa dilanjutkan, langsung kita jalankan,” ujarnya.
Beberapa program prioritas yang segera dieksekusi meliputi peningkatan jumlah nelayan produktif dari 25 ribu menjadi 100 ribu orang, serta layanan kesehatan gratis berbasis KTP. Menurut Aulia, semua ini bisa dijalankan tanpa menunggu RPJMD baru karena masih merujuk pada RPJPD yang berlaku.
Terkait infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, Aulia menyatakan Pemkab sudah memiliki peta status jalan yang jelas. Dengan wilayah yang luas dan penduduk tersebar, Pemkab akan menetapkan skala prioritas demi efisiensi pembangunan.
Pelantikan ini menjadi simbol konsolidasi politik dan kesinambungan pembangunan. Kutai Kartanegara kini memulai babak baru dengan harapan besar agar visi Kukar Idaman Terbaik benar-benar menjadi kenyataan—mewujudkan kemajuan sekaligus memastikan keberpihakan kepada rakyat. (adv)
