Akupedia.id, KUTAI KARTANEGARA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar utama penggerak ekonomi lokal. Dari 193 desa yang tersebar di Kukar, tercatat baru sekitar separuh yang memiliki BUMDes aktif, sementara sisanya masih dalam kondisi pasif atau belum beroperasi optimal.
Fenomena ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kukar. Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa potensi ekonomi desa sangat besar jika dikelola melalui BUMDes yang aktif dan profesional. Ia menilai keberadaan BUMDes bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai instrumen konkret yang mampu mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.
“Untuk itu kami mendorong pemerintah desa agar kembali mengaktifkan BUMDes. Langkah ini penting untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Arianto, Rabu (8/5/2025), saat ditemui usai rapat evaluasi kelembagaan ekonomi desa di Tenggarong.
Menurutnya, berbagai alasan membuat sejumlah BUMDes tidak aktif, mulai dari lemahnya manajemen internal, minimnya pendampingan, hingga kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan usaha desa. Oleh karena itu, DPMD Kukar tengah merancang skema pembinaan dan pendampingan khusus untuk merevitalisasi peran BUMDes di desa-desa.
Sebagian besar BUMDes di Kukar bergerak di sektor yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing desa, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa logistik. Beberapa di antaranya telah menunjukkan performa menjanjikan, bahkan telah menjalin kemitraan dengan suplier regional dan kontraktor perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kukar.
Arianto menegaskan, desa yang memiliki BUMDes aktif cenderung lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan program-program pembangunan. Bahkan, tidak sedikit BUMDes yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda desa, serta memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes).
“Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes bisa menjadi sarana untuk mendorong kemandirian desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Tidak hanya menunggu dana pemerintah, tapi mampu mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, DPMD Kukar akan mengadakan pelatihan terpadu dan workshop manajemen usaha desa bagi seluruh pengurus BUMDes. Tujuannya agar mereka mampu menyusun rencana bisnis yang realistis, memahami regulasi keuangan, serta menjalin kemitraan usaha dengan pihak swasta maupun koperasi lokal.
Upaya ini juga selaras dengan program strategis Kukar Idaman yang menekankan pembangunan berbasis potensi lokal. Diharapkan, dengan langkah sistematis ini, seluruh desa di Kukar dapat mengaktifkan dan mengelola BUMDes secara maksimal demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.
(Adv/DPMD/Kukar)
