Akupedia.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan yang terus menghantui wilayahnya. Meskipun provinsi ini mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir 2023, tertinggi di Kalimantan dan peringkat ketiga secara nasional, tetapi pemerataan kualitas pembangunan antarwilayah masih jauh dari kata ideal.
Hasanuddin menjelaskan bahwa ada kesenjangan signifikan antara daerah seperti Mahakam Ulu dengan IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda yang mencapai IPM tertinggi sebesar 82,32.
“Tingginya IPM Kaltim perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Kaltim,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tanpa pemerataan, angka-angka tinggi IPM tidak lebih dari sekadar statistik yang gagal mencerminkan kenyataan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembangunan manusia, menurutnya, seharusnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat di tiap kabupaten dan kota.
Selain IPM, Hasanuddin juga mengkritik ketimpangan antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dan angka kemiskinan yang masih tinggi. “Tingginya PDRB atau PDRB per kapita Kaltim tidak terkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Pada 2022, Kaltim mencatat PDRB tertinggi di Kalimantan dan menempati peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Namun, tingkat kemiskinan masih berada di angka 6,11 persen pada 2023, menjadikannya tertinggi di Kalimantan.
Lebih dari itu, Hasanuddin juga menyoroti fakta bahwa Kaltim memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,55 persen pada 2022, menjadikannya tantangan yang sulit diabaikan. Menurutnya, program-program pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu memberikan dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan.
“Diperlukan upaya memperkuat produktivitas masyarakat dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan peran dan kewenangan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan. Selama ini, DPRD hanya memiliki kewenangan untuk memverifikasi awal, memantau, dan merekapitulasi usulan kegiatan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hingga saat ini, ada 724 surat usulan kegiatan yang belum dapat diverifikasi secara optimal.
“Sebaiknya DPRD diberi otoritas lebih untuk melihat perkembangan usulan ini melalui SIPD, agar tidak hanya menjadi administrasi semata,” tegasnya.
Hasanuddin berharap agar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029, pemerintah provinsi bisa menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
“Keseimbangan pembangunan harus mengacu pada indikator yang komprehensif, sehingga tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” pungkasnya.
Sebagai upaya bersama, Hasanuddin menekankan pentingnya peran aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kaltim yang lebih sejahtera hanya bisa tercapai jika pembangunan dilakukan secara merata dan berkeadilan. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
Penulis : Dion
