Tekan Enter untuk mencari

Anggaran Pusat Belum Turun, Ahmad Yani Bakal Panggil OPD Bahas Hak Keuangan Desa

Foto: Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.

Akupedia.id, Tenggarong – Belum terealisasinya seluruh anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu hal yang terus disoroti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Kondisi ini turut menjadi perhatian menyusul keluhan sejumlah pemerintah desa terkait belum jelasnya penyaluran anggaran yang menjadi hak mereka.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga kepastian pelaksanaan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa. Di antaranya Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

Ahmad Yani menyebut, hingga memasuki November 2026, pemerintah desa masih mengeluhkan anggaran yang belum diterima. Sementara di sisi lain, belum terealisasinya anggaran dari pemerintah pusat disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan pembiayaan.

“Ya belum, tidak ada sama sekali. Kita harapkan kalau terkait misalnya ada anggaran desa yang belum clear, belum beres, itu kan salah satu alasannya anggarannya belum tersedia,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat penjelasan lebih terperinci dari pemerintah daerah. Sebab, pemerintah desa membutuhkan kepastian terkait anggaran yang telah dialokasikan, terutama untuk mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, DPRD Kukar berencana menindaklanjuti keluhan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Forum ini akan digunakan untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyaluran anggaran, kendala pelaksanaan, hingga penyebab dana belum diterima pemerintah desa.

Ahmad Yani menegaskan, DPRD ingin mengetahui secara jelas persoalan yang terjadi di setiap tahapan, sehingga tidak muncul ketidakpastian berkepanjangan di tingkat desa.

“Pemerintah desa sekarang juga menjerit karena anggarannya tidak didapatkan. Walaupun itu sudah menjadi hak desa, termasuk bantuan keuangan khusus desa,” katanya.

Selain BKK dan ADD, program RTKU Terbaik juga menjadi perhatian karena pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya jelas. Menurutnya, OPD teknis harus memberikan penjelasan mengenai progres program tersebut, termasuk hambatan yang menyebabkan pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan.

Ia berharap melalui RDP, seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah desa dapat dibahas secara menyeluruh.

Dengan begitu, DPRD tidak hanya mengetahui kendala yang terjadi, tetapi juga dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong penyelesaiannya.

“Secara teknis yang bisa menjelaskan itu OPD terkait. Progresnya seperti apa, pelaksanaannya kenapa, kemudian masalahnya anggaran belum sampai ke desa, itu harus dijawab tuntas. Itu bagian daripada aspirasi yang disampaikan pada kesempatan ini,” tutupnya. (Adv/DPRD Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini