Tekan Enter untuk mencari

Ahmad Yani Soroti Sejumlah Persoalan di Loa Kulu, Minta Segera Ditindaklanjuti

Foto: Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.

Akupedia.id, Tenggarong – Sejumlah persoalan pembangunan di Kecamatan Loa Kulu, mulai dari akses jalan dan jembatan hingga penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) desa, menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara khusus persoalan infrastruktur di wilayah tersebut. Di antaranya kondisi jalan longsor di wilayah Jonggon yang membutuhkan penanganan, serta akses penghubung antarkawasan yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah.

Salah satunya penyelesaian Jembatan Sungai Payang dan peningkatan jalan Margasari yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Sungai Payang.

Menurutnya, kedua akses itu memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat sehingga perlu segera ditindaklanjuti.

“Jembatan Sungai Payang itu juga menjadi bagian terpenting yang harus diselesaikan. Kemudian jalan Margasari yang tembus Sungai Payang harus menjadi perhatian, karena aksesnya di sana cukup memprihatinkan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Selain infrastruktur, persoalan pertanahan juga menjadi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari keberadaan hak guna usaha (HGU), persoalan lahan pertambangan, hingga hak masyarakat terkait kewajiban plasma sebesar 20 persen.

Termasuk persoalan lahan Kalpataru di wilayah Loa Kulu yang turut menjadi perhatian. Ahmad Yani menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat tindak lanjut agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.

Di sisi lain, pemerintah desa juga menyampaikan keluhan mengenai penyaluran BKK desa yang hingga memasuki November belum sepenuhnya terselesaikan. Begitu pula pelaksanaan program RTKU Terbaik yang dinilai masih belum memiliki kejelasan.

Menurut Ahmad Yani, persoalan yang disampaikan para kepala desa tersebut tidak cukup hanya dicatat sebagai aspirasi. DPRD akan mendorong tindak lanjut melalui rapat dengar pendapat (RDP) maupun fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kita harap problem-problem yang disampaikan kepala desa tadi bisa diselesaikan melalui tindak lanjut, apakah itu RDP, kemudian kita melakukan tindakan pengawasan juga,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil serapan aspirasi tersebut juga akan menjadi bahan DPRD dalam memperjuangkan usulan pembangunan yang sebelumnya telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum terakomodasi dalam program pemerintah daerah.

Sejumlah usulan akan diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan anggaran 2027 dan 2028. Mengingat banyaknya kebutuhan yang disampaikan, realisasinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

“Ada yang kita simpan di tahun 2028, ada yang kita selesaikan untuk tahun 2027. Intinya, bagaimana program-program pemerintah Kecamatan Loa Kulu beserta seluruh desa dan masyarakatnya bisa kita akomodir,” jelasnya.

Sementara untuk program pembangunan yang telah masuk dalam APBD 2026, Ahmad Yani berharap seluruhnya dapat direalisasikan hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pekerjaan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ia memahami terdapat sejumlah pekerjaan yang belum terlaksana karena kendala teknis, termasuk persoalan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maupun kondisi medan di lapangan. Namun, hal tersebut diharapkan tidak menjadi alasan tertundanya penyelesaian program.

“Untuk tahun 2026, semua pekerjaan yang masuk di APBD ini harus diselesaikan. Reses ini bagaimana mengakomodir program-program pemerintah Kecamatan Loa Kulu, seluruh desa, kemudian masyarakatnya, supaya bisa kita cover di tahun 2027 maupun 2028,” tutupnya. (Adv/DPRD Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini