Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono.
Akupedia.id, Tenggarong – Penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik tidak hanya melibatkan pihak perbankan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menempatkan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pintu awal dalam proses pendataan hingga penilaian kelayakan calon penerima kredit.
Setidaknya ada tiga OPD yang terlibat dalam mekanisme tersebut, yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Masing-masing memiliki kewenangan melakukan verifikasi berdasarkan sektor usaha yang dijalankan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pembagian tugas ini dilakukan agar proses pendataan dan penilaian calon penerima lebih terarah. Sebab, setiap sektor usaha memiliki karakteristik dan basis data pelaku usaha yang berbeda.
Pelaku usaha di bidang pertanian akan diverifikasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, sedangkan sektor perikanan menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, pendataan pelaku UMKM ditangani Dinas Koperasi dan UKM yang sekaligus bertugas menyosialisasikan program tersebut.
“Kalau dia kegiatan bidang pertanian berarti Dinas Pertanian yang memverifikasi datanya. Dengan Dinas Perikanan, berarti pelaku usaha perikanan diverifikasi oleh mereka. Tapi kalau UMKM, datanya pasti ada di mereka sendiri, Dinas Koperasi dan UMKM dan nanti mereka juga yang akan menyosialisasikannya,” jelas Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Ia menerangkan, proses verifikasi dilakukan dengan mengacu pada data pelaku usaha yang telah diinventarisasi masing-masing OPD. Dari pendataan tersebut, pemerintah akan memeriksa siapa saja yang memenuhi persyaratan, termasuk besaran kredit yang diajukan oleh calon penerima.
Artinya, pengajuan kredit tidak langsung diproses oleh perbankan sejak awal. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan melalui OPD teknis agar calon penerima dan usulan pembiayaan sesuai dengan basis data serta sektor usaha yang menjadi sasaran program.
“Sudah diinventarisasi berapa banyak jumlah pelaku UMKM, kemudian data yang sudah ada diverifikasi mana yang memenuhi syarat, berapa besarannya yang dimohonkan dan sebagainya,” ungkapnya.
Setelah tahapan tersebut, data hasil verifikasi akan diteruskan kepada Bankaltimtara untuk proses pencairan. Sunggono menegaskan, penilaian kelayakan calon penerima menjadi kewenangan OPD, sementara bank berperan dalam tahapan pencairan kredit.
“Jadi yang menilai kelayakan itu nanti OPD. Data itu yang akan disampaikan ke BPD (Bankaltimtara) untuk proses pencairannya,” tuturnya.
Pembagian peran tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Kredit Kukar Idaman Terbaik.
Selain memastikan pendataan dilakukan oleh instansi yang memahami sektor usaha masing-masing, keterlibatan OPD juga diharapkan memudahkan sosialisasi sehingga informasi program dapat menjangkau pelaku usaha yang menjadi sasaran. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
