Akupedia.id, Tenggarong – Aksi walk out (WO) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya instruksi khusus dari partai.
Pada Selasa (28/7/2026), belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out sebelum agenda Rapat Paripurna ke-14 mengenai Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun 2027 dimulai.
Aksi ini diawali oleh ketua fraksi, Sugeng Hariadi, yang kemudian disusul oleh anggota fraksi lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, angkat bicara. Ia membantah adanya dugaan aksi walk out itu karena instruksi khusus dari partai, baik dari pimpinan PDI Perjuangan maupun Ketua DPC PDI Perjuangan.
“Tidak ada kaitannya dengan Wakil Bupati atau Ketua DPC,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Legislator asal partai berlambang banteng itu juga menegaskan bahwa aksi itu murni karena inisiatif dari anggota fraksi. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah dan sebagai kontrol terhadap proses penyusunan kebijakan anggaran.
“Inisiatif ini murni dari teman-teman anggota fraksi,” tegasnya.
Rahmat menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa terdapat sejumlah program dalam visi Kukar Idaman Terbaik yang perlu diperdalam, mengingat kemampuan keuangan daerah yang kian mencekik.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program seragam sekolah gratis yang pelaksanaannya dianggap belum optimal dan justru menyisakan persoalan teknis. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program ini dapat membantu siswa menerima haknya sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
“Salah satu contohnya ketika tahun ajaran baru sudah mulai berjalan, namun seragamnya belum ada. Jadi kita coba perbaiki dan perketat lagi supaya timingnya sesuai jadwal,” kata Rahmat.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti sejumlah program unggulan lainnya seperti berobat gratis dengan KTP dan program RTKu Terbaik. Program tersebut, lanjut Rahmat, akan dicermati kembali untuk menentukan apakah pelaksanaannya dapat dipertahankan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang mengalami penyusutan menjadi salah satu pertimbangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD Kukar harus memetakan kembali program prioritas tanpa meninggalkan Kukar Idaman Terbaik.
“Anggaran kita sekarang mengalami penyusutan dan pengurangan yang cukup besar. Karena itu, ada bagian-bagian yang harus disesuaikan lagi dengan cita-cita mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan memandang tingginya ekspektasi masyarakat perlu diseimbangkan antara program yang dijanjikan dengan kemampuan anggaran untuk merealisasikannya.
Menurut Rahmad, keputusan Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti pembahasan lebih lanjut bukan berarti menolak seluruh substansi kebijakan yang diajukan pemerintah daerah. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar sejumlah materi yang masih dianggap perlu mendapat perhatian dapat dibahas lebih mendalam sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Rasa sayang dan cinta kami terhadap pemerintah salah satunya diwujudkan melalui bentuk kontrol tadi,” ujarnya.
Rahmad juga menanggapi berbagai spekulasi yang mengaitkan sikap Fraksi PDI Perjuangan dengan dinamika politik di DPRD Kukar. Menurutnya, munculnya beragam penafsiran merupakan hal yang lumrah, terlebih ketika pembahasan menyangkut kebijakan anggaran yang kerap dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Kalau hari ini ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa ada konstelasi politik dan lain sebagainya, saya pikir itu biasa saja. Namanya juga kita berdinamika di DPR, apalagi ketika berbicara anggaran yang selalu dikaitkan dengan hal-hal tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, fokus Fraksi PDI Perjuangan tetap pada upaya memastikan kebijakan anggaran mampu mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Kartanegara.
“Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk rasa sayang kami terhadap pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” tutupnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
