Akupedia.id, Tenggarong – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya angkat bicara terkait pernyataan tokoh politik senior, Marwan, yang menyinggung istilah “duel” dalam dinamika politik daerah.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kukar, Andi Faisal, menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati pengalaman dan kapasitas Marwan di dunia politik. Namun, ia mengaku cukup terkejut dengan pernyataan yang berkembang di ruang publik.
“Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat. Dari sisi pengalaman, kapasitas, dan jam terbang, beliau tentu berada di atas rata-rata. Sementara kami di PDI Perjuangan saat ini banyak diisi oleh kalangan anak muda yang masih terus belajar,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa partainya tidak pernah memandang pihak lain sebagai musuh politik. Ia menilai istilah “duel” seharusnya dimaknai sebagai bentuk kompetisi yang sehat dan konstruktif, bukan sebagai ajang rivalitas yang memicu konflik.
“Tolong ditanyakan ke Marwan istilah ‘duel’ untuk PDIP itu seperti apa. Kami selama ini tidak pernah menyinggung partai lain, sehingga pernyataan tersebut cukup disayangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, partainya memilih untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat dibandingkan terjebak dalam dinamika politik jangka panjang.
“Politik bagi kami bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Faisal juga mengajak seluruh pelaku politik di Kukar untuk menjaga suasana yang kondusif serta menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Mari bersatu, kurangi kegaduhan, dan jadikan politik sebagai sarana membangun daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam mengawal berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat, seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru honorer, hingga tenaga kesehatan.
“Kami tegaskan tidak boleh ada pengurangan satu pun tenaga PPPK di Kukar. Kami akan terus mengawal hak-hak masyarakat,” katanya.
Ia memastikan partainya tetap solid dalam mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus siap memberikan koreksi jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Termasuk dalam isu pemangkasan PPPK, TPP, guru honorer, dan lainnya, kami menolak adanya pengurangan,” pungkasnya.
