Akupedia.id, Samarinda – Rencana renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kritik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang sebelumnya juga menjadi perbincangan terkait pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah. Menurut Himawan, rencana renovasi dengan anggaran besar tersebut semakin memperkuat persepsi bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi saat ini, pemerintah seharusnya lebih fokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, alokasi anggaran yang besar untuk renovasi rumah jabatan berpotensi menimbulkan ketimpangan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika masih banyak kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi secara merata.
Himawan juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan publik. Ia menilai, kebijakan yang cenderung bersifat elitis justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Seharusnya kebijakan publik didasarkan pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut berbagai persoalan di Kalimantan Timur yang masih memerlukan perhatian serius, seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga kondisi jalan di sejumlah wilayah yang dinilai belum layak.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut dan mengarahkan anggaran pada program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan memperindah simbol kekuasaan,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
