Tekan Enter untuk mencari

Dari 160 ke 25, Pokir DPRD Kaltim Dipangkas, Aspirasi Rakyat Terancam Tak Terwujud

Foto: Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun.

Akupedia.id, Tenggarong – Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memangkas pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik keras. Dari 160 usulan yang telah disaring dan disepakati, kini tersisa hanya 25 usulan yang dipertahankan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai pemangkasan drastis tersebut berpotensi menghapus sebagian besar aspirasi masyarakat yang telah melalui proses panjang di legislatif.

“Dari 160 yang sudah kami susun dan sepakati, sekarang tersisa hanya 25. Ini tentu sangat jauh dari harapan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ratusan usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian diseleksi ketat dari total 313 usulan awal. Proses tersebut dilakukan melalui pembahasan panjang antara DPRD dan Bappeda, hingga menghasilkan daftar prioritas yang telah disesuaikan dengan RPJMD.

“Ini bukan proses instan. Kami bersama Bappeda sudah menelaah satu per satu, bahkan sampai bermalam-malam. Ini murni usulan masyarakat,” ujarnya.

Namun, menurut Samsun, hasil kerja tersebut kembali dipangkas oleh TAPD dengan alasan penyesuaian terhadap program prioritas pemerintah daerah. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kalau kemudian dipangkas lagi seperti ini, lalu di mana ruang bagi usulan rakyat? Kami juga punya tanggung jawab kepada konstituen,” katanya.

Ia menegaskan, pokir DPRD bukan kepentingan internal dewan, melainkan representasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum penyerapan aspirasi.

“Yang dipangkas ini bukan program dewan, tapi kebutuhan masyarakat. Dampaknya jelas, banyak harapan rakyat yang tidak bisa terpenuhi,” tegasnya.

Samsun pun meminta TAPD untuk tidak menjadikan program prioritas sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan anggaran, tanpa mempertimbangkan aspirasi yang telah melalui proses panjang di DPRD.

“Program prioritas silakan berjalan, kami dukung. Tapi tolong beri ruang juga bagi usulan masyarakat. Jangan sampai semuanya tersisih,” pungkasnya.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini