Pemkab Kukar Lantik Pengurus FKDM dan DPPI, Bangun Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial

Foto: Bupati Kutai Kartanegara saat melantik FKDM dan mengukuhkan pengurus DPPI Kukar, Selasa (10/2/2026)

Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melantik Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) periode tahun 2025-2030, sebagai langkah strategis memperkuat deteksi dini, mitigasi risiko, dan pencegahan potensi konflik sosial di daerah. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Bappeda Kukar, Selasa (10/2/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa FKDM difokuskan sebagai instrumen utama dalam memantau dinamika sosial masyarakat, termasuk potensi gangguan ketertiban umum, konflik horizontal, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga  Diskominfo Kukar Pelopori LOBI KU Guna Percepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Menurutnya, melalui forum ini pemerintah daerah menargetkan terbentuknya sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi sejak tahap awal dan ditangani melalui pendekatan preventif.

“Mitigasi bukan berarti situasi tidak aman, tetapi langkah antisipatif agar potensi masalah sosial bisa dicegah,” ujarnya.

Selain FKDM, Bupati Aulia juga mengukuhkan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kukar, periode tahun 2025-2029.

Baca juga  Alasan Pemkab Kukar Naikan Gaji Ketua RT Tahun Ini

Ia menyampaikan bahwa DPPI diarahkan sebagai penguatan ketahanan ideologi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

“Duta Pancasila diharapkan menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter dan ideologi kebangsaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan nilai ideologi menjadi penting di tengah cepatnya arus informasi digital dan pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda.

Baca juga  Kunjungi Mal Pelayanan Publik Kukar, Kepala Kanwil DJP Kaltimra Terkesima

“Pancasila harus menjadi kompas moral dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Pada dasarnya, kata Aulia, kedua forum ini diposisikan sebagai bagian dari strategi kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial dan pembangunan daerah, karena membangun Kukar tidak bisa dilakukan sendiri.

“Perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, forum masyarakat, dan generasi muda untuk menjaga stabilitas sosial dan ideologi,” pungkasnya.

Ara

Berita Lainnya