Akupedia.id, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dipotong, meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam pernyataannya baru-baru ini.
Sunggono menekankan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas, walaupun pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan. Ia menyebut besaran TPP ASN Kukar masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Kaltim, sehingga dianggap masih wajar untuk dipertahankan.
“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal untuk belanja pegawai,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa anggaran Kukar mengalami penurunan tajam, dari Rp11,3 triliun menjadi sekitar Rp5,5 triliun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, usulan program dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat proyeksi kebutuhan anggaran kembali membengkak hingga Rp9,8 triliun.
“Dalam satu minggu ini, saya terus melakukan rasionalisasi kegiatan. Dari total kebutuhan Rp9,6 triliun, harus ditekan menjadi sekitar Rp6,3 triliun,” jelasnya.
Meskipun sejumlah kegiatan harus dipangkas, Sunggono memastikan belanja pegawai tetap menjadi salah satu pos yang tidak tersentuh pemotongan. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas kesejahteraan ASN di Kukar.
“Yang paling penting adalah komitmen. InsyaAllah ini kabar baik bagi ASN, karena TPP tidak akan kita kurangi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa potensi penurunan APBD sebenarnya sudah diprediksi sejak empat tahun lalu. Berdasarkan perhitungannya, jika nilai anggaran daerah berada di bawah Rp9 triliun, posisi belanja pegawai yang mencapai sekitar 30 persen dari APBD masih dapat dikelola.
“Sejak empat tahun lalu sudah saya hitung, jika anggaran berada di bawah Rp9 triliun, beban belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” tutupnya.
(Arf)
