Krisis Tata Kelola BUMN: Implikasi Korupsi Skala Besar terhadap Perekonomian Nasional

Sumber: Kompas

Akupedia.idJakarta – Indonesia tengah menghadapi serangkaian kasus korupsi besar yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menimbulkan kekhawatiran serius mengenai tata kelola dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah.

Salah satu kasus paling menonjol adalah skandal korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Modus operandi yang terungkap melibatkan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menjadi Pertamax, sebuah praktik ilegal yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga konsumen.

Baca juga  Makmur HAPK Menangkan Gugatan Sengketa Ketua DPRD Kaltim

Kasus signifikan lainnya adalah korupsi di PT Timah Tbk, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Kasus ini terkait dengan tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, yang kini menjalani hukuman penjara. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap bahwa kerugian tersebut mencakup kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dan kerugian keuangan negara akibat sewa smelter serta pembelian bijih dari penambang timah ilegal sebesar Rp29 triliun.

Selain itu, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menambah daftar panjang skandal korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp138 triliun. Kasus ini bermula dari krisis moneter 1997 ketika 48 bank dalam negeri menerima suntikan dana Rp147,7 triliun dari pemerintah, yang hingga kini belum dikembalikan.

Baca juga  DPW Kesmi Kaltim Apresiasi Polda Kaltim, Tangkap 14 Pelaku Tambang Ilegal di Kukar

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenurrohman, menilai bahwa maraknya skandal korupsi di BUMN menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola perusahaan milik negara. Menurutnya, faktor politik seringkali mempengaruhi pengelolaan BUMN, sehingga profesionalisme terabaikan. Jabatan strategis di BUMN kerap diisi oleh aktor politik yang belum tentu memiliki kompetensi di bidang tersebut, meningkatkan risiko korupsi dan praktik kecurangan lainnya.

Baca juga  Tertidur Lelap Empat ABK Disambar Petir Satu Orang Tewas

Dampak dari korupsi di BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan pengawasan yang ketat untuk memastikan BUMN dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, yaitu melayani kepentingan publik dan mendukung perekonomian nasional.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/02/09222401/klasemen-liga-korupsi-indonesia-dan-masalah-serius-di-bumn?page=all
Penulis: FebriaDV

Berita Lainnya