Akupedia.id – Vatikan memastikan tidak akan ikut serta dalam inisiatif “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Takhta Suci menilai pembentukan badan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani krisis global.
“Bagi kami, ada… beberapa isu kritis yang harus diselesaikan,” kata kardinal Pietro Parolin dilansir AFP, Rabu (18/2/2026).
Pernyataan tegas ini disampaikan Kardinal Pietro Parolin yang menekankan bahwa tata kelola konflik internasional tetap harus berada di bawah payung lembaga multilateral resmi.
“Artinya, di tingkat internasional, PBB-lah yang terutama mengelola situasi krisis ini,” katanya.
Menurut Parolin, di tingkat global, PBB masih menjadi aktor utama dalam mengelola berbagai konflik besar dunia. Ia menegaskan bahwa posisi Vatikan konsisten dalam mendukung mekanisme internasional yang sudah mapan.
Bagi Takhta Suci, menjaga peran PBB tetap sentral merupakan prinsip penting dalam diplomasi kemanusiaan dan perdamaian yang selama ini dijalankan Vatikan.
Diketahui, dewan yang digagas Trump awalnya dirancang untuk memantau gencatan senjata di Gaza serta mendukung rekonstruksi wilayah tersebut pascakonflik antara Hamas dan Israel. Namun, dalam perkembangannya, mandat badan itu disebut meluas ke penyelesaian konflik global, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga tersebut akan menjadi tandingan PBB di panggung internasional.
Sejak diluncurkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu, tercatat sedikitnya 19 negara telah menandatangani piagam pendirian dewan tersebut. Negara yang bergabung dikabarkan diminta menyetor dana keanggotaan permanen hingga miliaran dolar AS.
Kontroversi semakin menguat setelah muncul kabar undangan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menuai kritik mengingat konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung sejak 2022.
Dengan sikap penolakan ini, Vatikan menegaskan kembali komitmennya pada pendekatan multilateral melalui jalur resmi. Takhta Suci memilih tetap mendorong upaya perdamaian global lewat kerja sama internasional yang inklusif, sembari menolak keterlibatan dalam struktur baru yang dinilai berpotensi memecah konsensus global.
