Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pinjaman daerah untuk melunasi utang kepada pihak ketiga melalui skema pinjaman perbankan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh setelah pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Kamis 12 Februari 2026 lalu.
“Alhamdulillah, persetujuan sudah diberikan. Insya Allah prosesnya akan segera kami lakukan, dan kami berharap sebelum Lebaran seluruhnya sudah bisa diselesaikan,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan tersebut akan dilakukan melalui pinjaman ke Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah, dengan total nilai kewajiban utang yang akan diselesaikan mencapai sekitar Rp820 miliar.
Menurutnya, langkah ini diambil sebagai solusi strategis agar beban keuangan daerah dapat ditata secara sistematis, terukur, dan tidak mengganggu stabilitas fiskal pemerintah daerah.
Aulia menambahkan, seluruh proses administrasi dan verifikasi telah berjalan sesuai mekanisme. Review dari Inspektorat telah rampung, pengakuan utang telah diselesaikan, serta telah ada komitmen bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menuntaskan penyelesaian kewajiban tersebut tepat waktu dan sesuai aturan.
“Kami akan menyelesaikan ini secara tertib dan tepat waktu,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyelesaian utang ini menjadi langkah fundamental untuk memperkuat kesehatan fiskal daerah, sehingga ke depan Pemkab Kukar dapat lebih fokus pada program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Target kami jelas, setelah ini pemerintah daerah bisa lebih fokus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aulia.
Ara
