Akupedia.id, Samarinda – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur menyuarakan keprihatinan terhadap dugaan praktik nepotisme dalam proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkungan Pemprov Kaltim. Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa praktik ini sangat merusak sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan meritokrasi.
Koordinator Lapangan AMAK, Faisal Hidayat, menegaskan bahwa seleksi jabatan publik semestinya dilakukan secara terbuka dan objektif. Namun yang terjadi, menurutnya, adalah penunjukan berdasarkan kedekatan pribadi dan hubungan kekeluargaan. “Provinsi Kaltim itu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi, bukan kedekatan apalagi karena faktor kekeluargaan,” ujarnya.
Faisal juga menambahkan bahwa dugaan adanya sosok “penguasa bayangan” di balik penunjukan jabatan Perusda memperkuat indikasi adanya intervensi yang tidak wajar. “Masa ada penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih,” katanya, menggambarkan besarnya pengaruh pihak di luar struktur formal pemerintahan.
AMAK menilai bahwa praktik seperti ini akan melemahkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Mereka khawatir bahwa posisi penting diisi oleh orang-orang yang tidak layak, hanya karena memiliki koneksi kekuasaan. Dalam jangka panjang, situasi ini disebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Faisal menjelaskan bahwa Kalimantan Timur bukan milik keluarga atau golongan tertentu, melainkan milik bersama. Ia meminta semua pihak untuk menjaga prinsip kesetaraan dan integritas dalam pemerintahan. “Kalimantan Timur merupakan milik bersama, bukan milik keluarga,” tambahnya.
AMAK juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak akan tercapai jika budaya nepotisme tetap dipelihara. Mereka berharap pemerintah daerah bisa membuka proses seleksi secara publik dan menghilangkan campur tangan politik dalam rekrutmen.
Sebagai bentuk desakan moral, AMAK akan turun ke jalan dalam aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, mendatang. Dua titik akan menjadi lokasi aksi yaitu Kantor Gubernur dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka akan membawa spanduk dan pernyataan sikap secara tertib.
Faisal mengatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia mengharapkan suara mahasiswa bisa menggugah nurani para pengambil kebijakan. “Kami turun bukan untuk menekan, tetapi menyuarakan kebenaran,” tegasnya.
Dengan begitu, AMAK berharap Pemprov Kaltim bersedia mengevaluasi proses rekrutmen di Perusda dan lembaga lainnya agar benar-benar bersih dari intervensi nepotisme.
Penulis : Arnelya NL
