Akupedia.id, Tenggarong – Pemkab Kutai Kartanegara resmi menggandeng Kodim 0908/Bontang dalam program strategis ketahanan pangan melalui Brigade Pangan. Kerja sama ini ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu. Melalui program ini, pemerintah berharap percepatan pertanian bisa lebih terarah dan menyentuh akar permasalahan di lapangan.
“Kemitraan dengan TNI ini bukan hanya simbolis, tapi langkah konkret memperkuat program optimalisasi lahan pertanian yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional,” ungkap Edi. Komitmen ini diperkuat dengan penyerahan langsung 24 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada para petani di empat kecamatan prioritas, yakni Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana.
Traktor roda dua, mesin tanam padi, dan pompa irigasi termasuk di antara alat yang diberikan. Menurut Edi, peralatan ini akan mempercepat pengolahan lahan dan memperbesar produksi pangan lokal. Ia juga menekankan pentingnya peran TNI dalam distribusi dan pengawasan lapangan.
Program Brigade Pangan ini merupakan bagian dari strategi Optimalisasi Lahan (Oplah) yang menargetkan swasembada pangan nasional tercapai pada 2027. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Dengan hadirnya TNI, pelaksanaan di lapangan akan jauh lebih cepat, lebih rapi, dan terstruktur,” tegas Edi. Ia percaya kolaborasi akan membuat sistem lebih disiplin.
Sinergi lintas lembaga juga diharapkan mampu memberdayakan petani dari sisi manajemen dan kualitas SDM. Edi menambahkan bahwa bantuan alat hanyalah satu sisi, dan keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen petani itu sendiri. “Pemberian Alsintan ini harus dibarengi dengan semangat kolaboratif dan komitmen petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian,” ujarnya.
Program ini tak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja baru. Pemkab Kukar ingin sektor pertanian menjadi poros utama pembangunan ekonomi, bukan hanya pelengkap. Hal ini juga bagian dari upaya menahan laju urbanisasi dan mendorong kemandirian desa.
Kehadiran TNI di lapangan akan memastikan program berjalan sesuai rencana. Bupati Kukar menyebutkan, keterlibatan aparat teritorial akan membawa dampak signifikan dalam hal kedisiplinan dan efektivitas pelaksanaan. Kolaborasi ini pun disebut sebagai model kerja sama nasional yang bisa direplikasi.
Dengan langkah ini, Kukar mengukuhkan diri sebagai daerah yang serius dalam menyukseskan target ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemkab berharap pola sinergi dengan TNI bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten lain, terutama daerah yang memiliki lahan pertanian belum tergarap optimal.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
