Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026. Forum yang digelar pada 22 April 2025 di Ruang Rapat Ing Martadipura ini menekankan tema inklusi sosial sebagai prioritas pembangunan. Bupati Edi Damansyah menyatakan bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tidak ingin ada warga yang tertinggal dari pembangunan hanya karena keterbatasan fisik atau sosial. Fasilitas umum yang inklusif dan aksesibilitas yang merata harus menjadi prioritas,” tegas Edi. Pernyataan ini menegaskan arah pembangunan yang lebih berkeadilan dan humanis.
Usulan penting dari peserta musrenbang muncul terkait kebutuhan fasilitas ramah disabilitas, seperti trotoar yang mudah diakses kursi roda dan layanan publik yang inklusif. Kebutuhan infrastruktur ini dianggap sangat mendesak dan wajib masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten.
Selain isu inklusi sosial, forum juga membahas konektivitas antarwilayah dan ketahanan pangan. Namun, fokus utama tetap pada penyediaan akses bagi kelompok rentan. Pemerintah daerah didorong untuk segera menindaklanjuti hasil musrenbang dengan langkah nyata.
Musrenbang tidak sekadar menyusun daftar program, tetapi juga merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Forum ini membuka ruang diskusi tematik lanjutan untuk memperdalam isu-isu prioritas yang muncul dari peserta. Pendekatan ini dinilai strategis dan partisipatif.
Edi Damansyah menegaskan bahwa RKPD 2026 harus menjadi dokumen kerja nyata, bukan hanya formalitas. “Sinergi antarpemerintah harus ditindaklanjuti dengan aksi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Dengan prinsip inklusif dan partisipatif, Pemkab Kukar berharap pembangunan ke depan tidak meninggalkan siapapun. Kebijakan yang dihasilkan dari forum diharapkan mampu mencerminkan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok disabilitas dan marginal.
Pemerintah daerah optimistis bahwa keterlibatan semua pihak dalam proses ini menjadi kunci sukses pembangunan yang berkelanjutan dan adil. RKPD 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui program yang inklusif.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
