Komisi IV Persoalkan Keterlambatan Realisasi TPP P3K dari Pemprov Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin

Portalborneo.or.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim beberapa waktu lalu sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas BKD dan BPKAD terkait percepatan proses realisasi TPP untuk mereka yang lulus sebagai P3K gelombang I dan II di lingkungan Pemprov Kaltim.

Anggoya Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin membeberkan, Pemprov Kaltim sempat berjanji untuk mempercepat dan bahkan telah memperkirakan jika bulan Agustus 2022 lalu sudah ada realisasi anggarannya. Namun hingga sekarang ketika pihaknya coba mengkontrol dan evaluasi itu sebenarnya ada sekitar 1.170 tenaga P3K yang belum mendapatkan hak nya.

Baca juga  Samsun Buka Pelatihan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P Cabang Kukar Persiapan Pemilu 2024

“Kami sudah melakukan RDP. Pada saat itu pemerintah provinsi berjanji memperkirakan di posisi Agustus akhir sudah ada realisasinya, tapi sampai sekarang, ketika kita coba kontrol dan evaluasi, sebenarnya ada sekitar 1.170 tenaga P3K yang belum mendapatkan haknya,” tandas Salehuddin pada Selasa (18/10/2022).

Sementara mereka para ASN, sudah mendapatkan semua TPP itu. Lebih ironi, sambung Salehuddin. Sebagian besar P3K yang lulus itu di swift. Misalnya yang permohonannya ada di Kota Samarinda atau Tenggarong justru ditugaskan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Baca juga  Kodim 0901 dan Pemkot Samarinda Kerja Bareng Bersihkan Gulma di Sungai

“Proses transisi ini kawan-kawan kasihan. Dia harus ngontrak meninggalkan dan berpisah dengan keluarga. Sementara harapan P3K ini adalah menunjang mobilisasi mereka,” tegas anggota Fraksi Golongan Karya itu.

Sehingga kalau ini saja terpenuhi lantas bagaimana mereka bisa konsentrasi untuk melakukan proses tugas dan fungsi sebagai pendidik.

“Saya mengingatkan kembali pemerintah provinsi segera menjadi Ultimatum. Karena 4 bulan sangat penting bagi teman-teman. Kalau PNS saya pikir dapat, apalagi TPP,” kata Salehuddin.

“Sementara mereka yang ditugaskan di tempat yang baru, kemudian susah payah memenuhi kebutuhan keluarga dan segala macam. Saya pikir ini adalah salah satu penghargaan yang seharusnya pemerintah coba percepat,” lanjutnya.

Baca juga  Rapat Paripurna Ke-40: DPRD Kaltim Akselerasi Perubahan Perda Demi Kesetaraan Gender

Dibeberkan Salehuddin, Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur anggaran tersebut informasinya memang ada. Namun dirinya mengaku dari dulu mereka (pemprov kaltim) berjanji merealisasi pada bulan Agustus tahun ini juga, tapi hingga kini belum.

“Saya pikir kita tagih kembali. Segera dilakukan proses realisasi itu, kasihan kawan-kawan karena ada 1.170 tenaga P3K yang lulus sampai saat ini belum mendapatkan TPP,” pungkasnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Fris)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved