Portalborneo.or.id, Samarinda – Pemerintah kembali menunjukan kepastian arah kebijakan mobil listrik di Indonesia dengan menginstruksikan peralihan mobil pejabat ke mobil listrik. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, masyarakat akan melirik tanpa himbauan apapun jika energi listrik lebih hemat dan murah.
“Mobil listrik sama juga ketika energi listrik lebih hemat dan lebih murah dibandingkan dengan energi BBM otomatis masyarakat akan melirik tanpa himbauan apapun pasti akan berhitung dan mencari. Namun kalau kenyataannya energi listrik lebih mahal maka masyarakat juga tidak bisa dipaksakan,” kata Samsun, Sabtu (24/9/2022).
Samsun mengatakan, terkait dengan kelistrikan di Indonesia ini monopoli dan penyaluran energi listrik di Indonesia masih dipegang oleh PLN (distributor tunggal). “Tentu tau sendiri bahwa prinsip ekonomi di monopoli satu pihak, maka konsumen tidak akan mendapatkan nilai yang lebih karena memang harga benar-benar ditentukan sendiri oleh distributor tunggalnya,” beber Samsun.
Namun kalau ada kompetisi/pesaing yang bukan hanya PLN alias ada perusahaan lain yang melakukan distribusi kelistrikan di Indonesia, maka akan terjadi persaingan. Ini cukup bagus yang kemudian menguntungkan masyarakat
Mengambil contoh kalau pengiriman barang jaman dulu melalui Pos Indonesia (kantor pos saja) setelah dibuka regulasinya membuat banyak perusahaan membuka jasa pengiriman seperti Tiki, Jne, dan Jnt. Itu akan lebih bersaing. Tentu yang diuntungkan adalah konsumen (masyarakat).
Kemudian telekomunikasi waktu dulu hanyalah Telkomsel, dan kemudian kebijakan dibuka lalu lahir Indosat, XL dan sebagainya.
Akhirnya menjadi bersaing.
“Saya beranggapan kalau PLN (distributor tunggal) yang kemudian harga naik dan disetujui oleh pemerintah. Nyatanya PLN sebagai perusahaan penyalur listrik BUMN juga tidak begitu mendapat untung. Sama halnya dengan minyak yang hanya boleh di distribusi oleh Pertamina,” tuturnya.
Diterangkan Samsun, kalau nanti distribusi kelistrikan banyak yang menangani maka akan menjadi persaingan positif dan memicu keuntungan pada masyarakat. Karena bersaing secara harga yang lebih murah membuat orang tidak keberatan untuk kebijakan penggunakan kompor listrik.
“Akan menjadi masalah ketika ada penggantian ke energi listrik tetapi harga lebih tinggi. Berarti pemerintah perlu membuka regulasi juga yang bukan hanya untuk PLN tetapi supaya terjadi persaingan agar jangan fokus ke satu perusahannya saja,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Fris)
