Akupedia.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tekad yang kuat menghadapi capaian serapan anggaran yang rendah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berencana menjalin kerjasama erat dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
DPRD Kaltim menganggap bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan yang mereka emban dan merupakan langkah proaktif untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Wakil Ketua Komisi DPRD Kaltim, Seno Aji, dengan tegas mengakui kebutuhan akan tindakan yang terukur untuk menghadapi tantangan serapan anggaran. Ia menjelaskan bahwa salah satu peran DPRD adalah untuk melakukan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dalam kerangka ini, Seno Aji menekankan perlunya perencanaan langkah-langkah strategis sebelum tahun berganti agar penggunaan anggaran dapat dioptimalkan.
Beberapa OPD yang mendapat sorotan dalam konteks ini mencakup Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat) Kaltim dan Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltim. Seno Aji menekankan perlunya memberikan perhatian ekstra terhadap kinerja dan capaian anggaran OPD ini, sejalan dengan komitmennya untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
“Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi serapan anggaran adalah proses pembayaran kepada pihak ketiga yang masih berada dalam tahap pelaksanaan. Dalam konteks ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memberikan informasi berharga, menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan serapan anggaran,” ungkkap Seno.
DPRD Kaltim percaya bahwa melalui koordinasi yang erat dengan Pj Gubernur Kaltim, mereka dapat menghasilkan tindakan konkret yang akan mengatasi masalah serapan anggaran yang rendah di OPD. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Upaya ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi serapan anggaran, termasuk evaluasi proses pembayaran kepada pihak ketiga. DPRD Kaltim bertekad untuk terus memantau perkembangan dan memberikan solusi yang terbaik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah di Kaltim demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
ADV/DPRD/FR/49
