Akupedia.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir, mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan pertamini yang menjamur di Kota Samarinda.
Meskipun ranah pengaturan pertamini berada di bawah Pemerintah Kota (Pemkot), Jabir meyakini bahwa perbaikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Pertamina dapat secara tak langsung membantu menertibkan pertamini yang berkembang di kota ini.
Sutomo Jabir menjelaskan bahwa keberadaan pertamini di Kota Samarinda terkait erat dengan masalah antrian panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina. Ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan BBM mereka, yaitu pertamini. Jabir mengungkapkan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga ketertiban di kota ini.
Selain itu, Sutomo Jabir juga mengusulkan penggunaan kartu BBM sebagai salah satu langkah untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi. Dia berpendapat bahwa antrian panjang dan kelangkaan BBM terjadi karena banyak pengguna BBM yang tidak sesuai tempatnya atau salah sasaran.
“Dengan penggunaan kartu BBM, distribusi BBM bisa diatur lebih tepat sasaran, dan ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, Sutomo Jabir juga mengingatkan pentingnya data pengguna BBM yang akurat. Data ini harus menjadi acuan dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara efisien. Sayangnya, masih ada pengguna di luar data yang menerima subsidi, sehingga perlu ada upaya untuk memperbarui dan meningkatkan keakuratan data pengguna BBM.
Anggota DPRD Kaltim ini juga menyadari adanya dampak positif dan negatif terkait permasalahan ini. Meskipun antrian panjang dan kelangkaan BBM mengganggu kenyamanan pengendara, ada juga masyarakat yang sangat membutuhkan subsidi BBM. Selain itu, pengecer bensin juga terlibat dalam antrian di pom bensin, menciptakan sejumlah masalah yang perlu diselesaikan.
Akhirnya, Sutomo Jabir berharap Pemerintah Kota Samarinda telah memikirkan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.
“Sebagai ibukota provinsi, Samarinda harus menjaga ketertiban dalam distribusi BBM dan pengelolaan pertamini guna memastikan ketersediaan BBM bersubsidi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pemikiran dan tindakan yang cermat perlu diambil untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM,” tandasnya.
ADV/DPRD//FR/42
