Kukar Hanya Terima Bankeu Rp3,8 Miliar Tahun 2023, Ely Minta Pemprov Tingkatkan

Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Nilai Bantuan Keuangan (Bankeu) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2023 diketahui hanya sekitar Rp 3,8 Miliar saja.

Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar, Ely Hartati Rasyid. Menurutnya angka tersebut terlalu kecil dan Pemerintah Provinsi perlu meningkatkannya.

Saat melakukan kunjungan dapil atau kundapil, Ely mengaku malu melihat besaran anggaran itu, karena Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, namun justru seolah diremehkan oleh Bankeu.

Baca juga  BK DPRD Kaltim Berencana Berikan Penghargaan Terhadap Anggota Dengan Kinerja Terbaik

“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” kata Ely saat intrupsi dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-12, Senin (10/4/2023).

Menurut Ely, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan juga supaya lebih berkeadilan dalam hal keuangan.

Menilik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus di tombok.

“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” imbuh Ely.

Baca juga  Melihat Potensi Swasembada Pangan di Desa Margahayu Kukar

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik kepada pemerintah Provinsi sangat berpengaruh sehingga wajib diperhatikan.

Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.

Baca juga  Kunjungan DPRD Provinsi Kaltim ke BPK RI untuk Konsultasi atas Laporan Keuangan Tahun 2022

“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” kata Ely.

“Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” pungkas Ely

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Frisca)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved