Portalborneo.or.id, Samarinda – Merespon temuan koridoran alias aktivitas pertambangan batu bara ilegal di wilayah Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) oleh Tim Pansus Investigasi Pertambangan, Wakil Ketua DPTD Kaltim dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Samsun tegaskan aparat penegak hukum agar menegakkan hukum di negeri ini.
“Sudah lah ini aparat penegak hukum harus tegakan hukum di negeri ini,” tegas Samsun.
Samsun menerangkan, kalau persoalan pertambangan batu bara ilegal sudah kerap ia tanggapi dengan tegas bahwa jangan sampai aparat penegak hukum kemudian longgar dalam menegakkan hukum ketika ada masyarakat yang terganggu, karena akan timbul persoalan lain konflik sosial (konflik horizontal).
Bagi Samsun, untuk menegakkan hukum jangan perlu ada keraguan dan pandang bulu. Artinya kalau aturan/ undang-undang telah dibuat tentunya ada pertimbangan dalam pembentukannya dan dampaknya jika terjadi pelanggaran.
“Kalau kemudian ada pelanggaran artinya dampaknya pasti akan terjadi. Nah supaya tidak terjadi maka diaturlah undang-undang,” kata Samsun.
Hanya tinggal bagaimana penegak hukumnya yang menjalankan. Karena aturan sudah ada dan wilayah penegakan hukum itu ada di yudikatif (aparat penegak hukum). Kemudian DPRD sebagai fungsi pengawasannya.
Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini meyakini untuk menyerahkan segala bentuk pelanggaran itu kepada penegak hukum untuk ditindak lanjuti.
“Saya yakin aparat penegak hukum kita adil dalam menegakkan keadilan dan tegas dalam menegakkan aturan,” tandasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Frisca)
