Portalborneo.or.id, Samarinda – Sekiranya ada empat usulan Ranperda untuk ditetapkan, yang di sampaikan langsung Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang Pertama Tahun 2023, Selasa (21/2/2023).
Diantaranya, terkait Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042. Lalu, perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kaltim. Kemudian, pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang. Terakhir, pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) khusus menangani bidang pembentukan Perda yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
Salehuddin mengatakan, maka dari itu, pihaknya menyampaikan permohonan fasilitasi terhadap 3 Ranperda dimaksud, kecuali Ranperda RTRW. Pasalnya, saat proses fasilitasi pada tanggal 6 Januari 2023 lalu, pihaknya sudah melampirkan data-data pendukung seperti dokumen Propemperda 2022 yang memohon adanya administrasi melalui aplikasi E-Perda.
“Akan tetapi, permohonan administrasi melalui aplikasi e-Perda dikembalikan atau ditolak. Dengan alasan tidak masuk dalam Propemperda 2023,” kata Salehuddin, di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seluruh Ranperda yang tidak masuk dalam Berita Acara Kesepakatan Propemperda tahun 2023 agar diusulkan dalam usulan Ranperda diluar Propemperda tahun 2023 dengan keputusan DPRD Kaltim.
Sejalan dengan tata tertib yang berlaku, legislatif bisa mengajukan Ranperda diluar Propemperda. Ini karena keadaan tak terduga, adanya urgensi yang terjadi agar Ranperda dimaksud bisa disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
“Tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon pada pimpinan DPRD untuk menyetujui agar dilakukan proses usulan Ranperda Provinsi Kaltim diluar dari Propemperda 2023,” kata Salehuddin karena mengingat betapa pentingnya Ranperda ini, untuk segera ditetapkan menjadi Perda Provinsi Kaltim.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo pun menetapkan usulan Ranperda diluar Propemperda Provinsi Kaltim tahun 2023. Itu berdasarkan Keputusan DPRD Kaltim Nomor 16 Tahun 2023 tentang usulan Ranperda diluar Propemperda Provinsi Kaltim tahun 2023.
“Keputusan ini berlaku pada tanggal 21 Februari 2023,” kata Sigit Wibowo.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Frisca)
