Akupedia.id, TENGGARONG – Walau berada dalam tekanan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat terhadap layanan dasar warga. Salah satunya adalah dengan tetap melaksanakan program pembangunan 14 Posyandu di berbagai wilayah.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap mendapat prioritas tertinggi meskipun sektor lain mengalami pengurangan anggaran.
“Layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak terkena dampak dari kebijakan rasionalisasi anggaran,” ujar Asmi pada Kamis (01/05).
Namun ia juga mengakui bahwa proses pembangunan menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam penentuan lokasi. Banyak aspirasi masyarakat belum selaras dengan pertimbangan teknis dan strategis.
“Banyak usulan masyarakat yang menempatkan Posyandu di area yang kurang representatif, seperti di belakang rumah warga atau di lokasi terpencil yang sulit diakses,” jelasnya.
Tak hanya aksesibilitas, aspek legalitas lahan juga menjadi fokus penting dalam proses ini. Asmi menegaskan bahwa lahan untuk pembangunan harus bebas dari potensi konflik hukum.
Saat ini, tim dari DPMD Kukar sedang menyempurnakan pemetaan lokasi demi memastikan efektivitas pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemetaan ini sangat krusial agar pembangunan Posyandu benar-benar efektif dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat,” tutupnya.
(Adv/DPMD/Kukar)
