Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.
Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu langkah yang ditempuh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yakni melakukan roadshow ke sejumlah kementerian guna membuka peluang bantuan dan alternatif pembiayaan.
Sejumlah kementerian telah menjadi tujuan koordinasi, di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.
“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” ujarnya, Jumat (7/11/2026).
Upaya tersebut mulai menunjukkan tindak lanjut, termasuk kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kukar.
Aulia mengatakan, komunikasi dengan KKP juga diarahkan untuk mendapatkan dukungan sarana bagi sektor perikanan, termasuk bantuan kapal dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, Kukar menjadi daerah dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di Kalimantan Timur, yakni mencapai sembilan lokasi.
Program tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas dasar, tetapi juga dilengkapi infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Dengan begitu, masyarakat nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Selain sektor perikanan, Pemkab Kukar turut membawa sejumlah usulan di bidang kesehatan. Salah satunya pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berada di depan RSUD AM Parikesit.
Sementara itu, komunikasi dengan Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan.
Aulia menyebut, pihaknya juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono, untuk mendorong percepatan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema.
Langkah tersebut dinilai penting karena Kukar masih memiliki sejumlah pekerjaan infrastruktur dengan kebutuhan anggaran cukup besar. Di antaranya jalan Sebelimbingan, jalan Muarawis-Kota Bangun, jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan Salo Cella-Batu-Batu, hingga jalan Santan Ulu-Santan Ilir.
“Ini lagi kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita. Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” jelasnya.
Tak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, skema pembiayaan melalui SMI juga didorong untuk penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Setelah dilakukan pendalaman, kebutuhan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut ternyata mencapai puluhan miliar rupiah.
Di sisi lain, Pemkab Kukar mulai mempersiapkan langkah antisipasi terhadap potensi perubahan kondisi cuaca. Aulia menyampaikan, berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, tahun depan terdapat potensi fenomena La Nina yang dapat memengaruhi pola musim kemarau.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mengidentifikasi sejumlah void yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian. Langkah awal yang disiapkan adalah melakukan penanganan dan pembangunan saluran agar air dapat dialirkan menuju kawasan persawahan.
“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita, itu akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran sehingga air-air itu bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” ungkapnya.
Upaya menjemput dukungan pusat juga belum berhenti. Pekan depan, Aulia bersama jajaran Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.
Ia menegaskan, seluruh peluang dan akses di tingkat pemerintah pusat akan diupayakan agar pembangunan di Kukar tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah menghadapi keterbatasan.
Meski demikian, Kukar, lanjut Aulia, tidak ingin selamanya hanya bergantung pada penerimaan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga berupaya mengambil peran langsung sebagai pelaku usaha dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
Peluang tersebut turut dikomunikasikan melalui anggota DPR RI, Syafruddin, yang telah membuka ruang koordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Pemkab Kukar berharap dapat menyampaikan gagasan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada masa persidangan mendatang.
Menurut Aulia, potensi daerah seperti batu bara, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan kelapa sawit harus bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
“Jadi, mimpi kita bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi kita juga menjadi pelaku usaha langsung. Hasilnya itu bisa menjadi pendapatan asli daerah. Itu yang ingin kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
