Akupedia.id, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kegiatan ini berlangsung pada 3–4 Juli 2025 di Hotel Harris Samarinda dengan melibatkan perangkat desa dari berbagai kecamatan. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kapasitas aparatur desa, sekaligus memastikan laporan tahunan disusun secara tertib, akuntabel, dan tepat waktu.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum Bimtek tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan teknis, tetapi juga ruang evaluasi bersama. Menurutnya, persoalan keterlambatan laporan desa masih cukup sering terjadi, sehingga pemerintah daerah perlu mendengarkan langsung hambatan yang dihadapi para kepala desa.
“Kami ingin tahu kendala apa saja di lapangan, lalu mencari solusi bersama agar ke depan pelaporan bisa lebih cepat dan sesuai aturan,” ungkap Arianto, Senin (07/07).
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan berkelanjutan, sehingga desa dapat semakin profesional dalam tata kelola administrasi. Transparansi dan akuntabilitas, lanjut Arianto, merupakan dua prinsip utama yang harus dijaga oleh seluruh jajaran pemerintahan desa.
Bimtek ini diikuti perwakilan dari 57 desa di Kukar. Sebagai bentuk apresiasi, DPMD memberikan penghargaan kepada desa-desa yang dinilai tertib dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan tahunan. Ada 10 desa yang berhasil meraih piagam, di antaranya Desa Loa Kulu Kota (Loa Kulu), Tani Bakti (Samboja Barat), Sumber Sari (Loa Kulu), Sebulu Modren (Sebulu), Kutai Lama (Anggana), Muhuran (Kota Bangun), Bukit Pariaman (Tenggarong Seberang), Loa Janan Ulu (Loa Janan), Lebaho Ulaq (Muara Kaman), dan Jantur Selatan (Muara Muntai).
Menurut Arianto, sebenarnya pihaknya menargetkan seluruh 193 desa di Kukar ikut serta dalam kegiatan serupa. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, jumlah peserta kali ini harus dibatasi. Seleksi dilakukan secara proporsional, sehingga desa yang sudah tertib maupun yang masih perlu pembinaan bisa sama-sama mendapat manfaat.
“Respons dari peserta sangat positif. Ke depan, kami ingin seluruh desa di Kukar mampu menyusun laporan sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu. Bimtek ini akan terus kita gelar secara berkelanjutan,” jelas Arianto.
Ia optimistis, dengan pendampingan yang konsisten, kualitas administrasi pemerintahan desa di Kukar akan semakin baik. Hal ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. (Adv/Arf)
