Akupedia.id, TENGGARONG – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Tidak hanya aspek teknis, pemerintah daerah kini menaruh perhatian besar pada keterampilan non-teknis atau soft skills yang dianggap sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Sebagai langkah nyata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menggelar pelatihan soft skills bagi aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di Ruang Serbaguna DPRD Kukar dengan mengusung tema High Impact Peak Performance: Melayani dengan Hati, Menginspirasi dengan Aksi.
Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan DPMD Kukar. Selain ASN aktif, sejumlah tenaga harian lepas (THL) yang telah lolos seleksi ASN juga diikutsertakan untuk mempercepat adaptasi terhadap budaya kerja profesional.
Sekretaris DPMD Kukar, Mohammad Yusran Darma, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak bisa hanya bergantung pada kecanggihan sistem atau dukungan teknologi. Menurutnya, faktor sikap, empati, dan komunikasi petugas justru menjadi kunci yang menentukan kepuasan masyarakat.
“Pelayanan yang benar-benar berkualitas lahir dari kemampuan kita memahami dan menghargai masyarakat. Soft skills sangat penting agar setiap interaksi terasa humanis dan penuh empati,” ucap Yusran.
Ia menambahkan, pendekatan pelayanan berbasis hati dan komunikasi yang baik akan melahirkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya memperkuat citra pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.
Pelatihan ini juga menjadi kegiatan pengembangan kompetensi pertama yang digelar DPMD Kukar pada tahun 2025. Selain itu, program ini sekaligus memenuhi regulasi yang mewajibkan setiap ASN menempuh minimal 20 jam pelajaran (JP) pengembangan kompetensi per tahun.
Meski dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, DPMD Kukar tetap berkomitmen mengutamakan program-program yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik. Yusran menilai, investasi pada penguatan SDM merupakan langkah strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di slogan. Harus dimulai dari individu ASN yang mampu menjadi teladan, sekaligus agen perubahan di lingkungannya,” tegasnya.
Ia berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas sehari-hari. Dengan begitu, setiap ASN tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang inspiratif dan bermakna bagi masyarakat.
“Kami ingin para ASN DPMD benar-benar menjadi agen perubahan, yang tidak hanya melayani dengan prosedur, tetapi juga dengan hati. Inilah yang akan menciptakan kepuasan sekaligus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkas Yusran. (Adv)
