Akupedia.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan 237 Koperasi Merah Putih yang akan tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan sepanjang tahun 2025. Program ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mendorong koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa Pemkab Kukar siap mengawal setiap tahapan hingga koperasi benar-benar beroperasi secara legal dan produktif.
“Seperti yang selalu disampaikan Bupati, Kukar siap mendukung penuh pembentukan 237 koperasi Merah Putih. Kami akan memastikan prosesnya berjalan dari musyawarah awal hingga terbit akta notaris, dan koperasi dapat bergerak dalam kegiatan usaha,” ujarnya.
Persiapan pembentukan koperasi telah dimulai sejak awal tahun. Beberapa rapat koordinasi penting sudah dilaksanakan, salah satunya pertemuan daring melalui Zoom yang dihadiri Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Agenda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung di Pendopo Odah Etam, Provinsi Kalimantan Timur, bersama Wakil Menteri Koperasi.
Dalam pertemuan itu, seluruh pemerintah daerah di Kaltim menyepakati bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih harus selesai paling lambat 28 Mei 2025.
“Target kami jelas, pada akhir Mei koperasi sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan Kukar. Ada 237 titik yang harus selesai sesuai komitmen bersama,” tegas Arianto.
Usai proses pembentukan, tahapan berikutnya akan fokus pada pengurusan akta notaris yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni 2025. Pendampingan ini penting agar setiap koperasi memiliki legalitas yang kuat sesuai regulasi. Setelah itu, pada Juli 2025, koperasi-koperasi tersebut akan mengikuti launching nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
“Juli nanti ada peresmian nasional oleh Presiden, di mana sekitar 80.000 Koperasi Merah Putih akan diluncurkan. Kukar menjadi bagian penting dari momentum bersejarah itu,” tambah Arianto.
Tak hanya berhenti di tahap pembentukan, pemerintah juga menyiapkan fase implementasi usaha koperasi yang akan dimulai pada Agustus hingga Oktober 2025. Untuk mendukung keberlanjutan koperasi, pemerintah pusat menyediakan skema pinjaman modal dengan kisaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi. Informasi ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM.
Dengan dukungan modal, legalitas, serta pendampingan berkelanjutan, Pemkab Kukar optimistis koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat. Harapannya, keberadaan koperasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dan kelurahan.
“Kami yakin dengan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, koperasi Merah Putih di Kukar akan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Arianto. (Adv/Arf)
