Akupedia.id, TENGGARONG – Aksi damai mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (1/9/2025) mendapat perhatian penuh dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, memastikan lembaganya berkomitmen untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Menurut Akbar, kehadiran ratusan mahasiswa dan masyarakat dengan beragam tuntutan adalah wujud nyata bahwa rakyat ingin suara mereka mendapat ruang yang serius. DPRD, katanya, tidak boleh menutup mata terhadap keresahan publik.
“Intinya, teman-teman ingin suaranya didengar. Karena itu kami hadir secara lengkap. Bahkan sebelumnya, kami sudah melakukan rapat di ruang Ketua DPRD agar situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung,” ungkap Akbar.
Ia menambahkan, setiap aspirasi yang masuk telah dicatat secara resmi dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Proses itu juga disaksikan oleh para mahasiswa, anggota dewan lainnya, serta aparat keamanan, sehingga transparansi benar-benar terjamin.
Dalam kesempatan itu, Akbar juga menyinggung isu tunjangan DPRD yang kerap menjadi sorotan publik. Menurutnya, efisiensi anggaran harus menjadi perhatian utama, apalagi di tengah situasi ekonomi yang menuntut kehati-hatian dalam penggunaan dana daerah.
“Di tengah kondisi efisiensi, sebaiknya tidak ada konser-konser besar lagi. Lebih baik anggaran dialihkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Salah satu prioritas utama DPRD Kukar saat ini, lanjut Akbar, adalah memastikan keberlangsungan program pendidikan, terutama beasiswa bagi mahasiswa. Isu ini juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi damai tersebut.
“Banyak mahasiswa yang menyoroti soal beasiswa. Itu kita dukung sepenuhnya. Anggaran harus diprioritaskan untuk pendidikan, bukan sekadar kegiatan seremonial,” jelasnya.
Akbar menegaskan, DPRD Kukar berkomitmen penuh mengawal aspirasi masyarakat hingga benar-benar ditindaklanjuti. Ia membedakan antara aspirasi yang menjadi kewenangan daerah dengan yang berada di ranah pusat.
“Kalau terkait kewenangan daerah, tentu langsung kita proses sesuai mekanisme yang ada. Sementara untuk kewenangan pusat, akan kami teruskan agar bisa diperjuangkan di tingkat lebih tinggi. Yang jelas, aspirasi ini tidak berhenti di sini, melainkan akan terus kami kawal,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, DPRD Kukar berharap kepercayaan masyarakat semakin terjaga. Aspirasi yang disuarakan lewat aksi damai tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diperjuangkan agar memberikan manfaat nyata, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Arf)
