Akupedia.id, TENGGARONG – Untuk upaya memperkuat inklusivitas dan pemerataan pembangunan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menekankan pentingnya penganggaran yang responsif terhadap gender. Menurutnya, hal ini tidak hanya sebagai wacana, namun sebuah kebutuhan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah.
Pada acara Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di Balikpapan, Sunggono menyoroti bahwa keberagaman sosial dan budaya Kukar memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan anggaran.
“Penganggaran yang sensitif gender membuka jalan bagi kebijakan yang lebih inklusif, menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil,” ujar Sunggono.
Data terbaru BPS Kukar menjadi cermin perlunya langkah konkret: partisipasi perempuan di dunia kerja masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, sementara angka kematian ibu melahirkan juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam akses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, yang memerlukan kebijakan berbasis data pilah gender.
Alat analisis seperti GAP dan GBS, lanjut Sunggono, menjadi senjata penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan realitas yang dihadapi perempuan dan laki-laki di Kukar. Dengan GAP, misalnya, hambatan-hambatan yang kerap dialami perempuan dalam pendidikan atau layanan kesehatan bisa teridentifikasi dan diatasi melalui alokasi anggaran yang tepat.
Sunggono juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil langkah cepat dengan menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2024. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mencapai target kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat.
“Ini bukan hanya soal angka atau laporan, tetapi soal keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kukar,” pungkasnya.
Komitmen untuk menghadirkan penganggaran yang lebih inklusif ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Dengan dukungan data yang akurat dan analisis yang matang, kebijakan yang responsif gender dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat Kukar yang lebih sejahtera, adil, dan setara.
Penulis : Reihan Noor
