Akupedia.id, TENGGARONG – Pelantikan 11 perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara periode 2024-2029 membawa angin segar dalam dunia politik lokal. Tidak hanya menjadi langkah penting bagi kesetaraan gender, kehadiran perempuan di kursi parlemen diyakini dapat memicu perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Hero Suprayetno, menyambut momen ini dengan optimisme tinggi. Menurutnya, keterwakilan perempuan di DPRD bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi sebuah langkah menuju perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan perempuan dan anak-anak.
“Ketika perempuan duduk di parlemen, kita tidak hanya bicara soal representasi, tetapi tentang bagaimana mereka membawa perspektif yang berbeda dalam merumuskan kebijakan. Ini peluang besar bagi perbaikan kebijakan publik yang lebih peka terhadap kebutuhan perempuan dan anak,” ujar Hero, Rabu (14/8/2024).
Hero menambahkan, banyaknya perempuan dalam lembaga legislatif juga membuka pintu untuk memperkuat isu-isu yang sering kali terabaikan, seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta perlindungan terhadap anak. Ia percaya bahwa kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik akan membawa gaya kepemimpinan yang kolaboratif, empatik, dan inklusif.
“Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengedepankan kepemimpinan yang berorientasi pada kolaborasi dan inklusi. Ini sangat penting bagi masyarakat yang majemuk seperti Kukar,” tambahnya.
Hero juga mengaitkan pelantikan ini dengan sebuah studi yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy dan Global Institute for Women’s Leadership, yang menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik meningkatkan kualitas demokrasi dan kebijakan yang lebih adil.
“Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik, semakin kuat pula kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas. Ini adalah bukti nyata bahwa partisipasi perempuan pada politik berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Hero.
Keberadaan legislator perempuan di seluruh daerah pemilihan (Dapil) di Kukar semakin memperkuat keyakinan Hero bahwa program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan mendapat dukungan penuh dari parlemen.
Dengan dukungan ini, ia berharap kebijakan DP3A dalam memajukan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan dan perlindungan anak akan berjalan lebih efektif.
Hero juga menyoroti pentingnya sinergi antara para legislator perempuan dan pemerintah daerah. Ia berharap bahwa kehadiran perempuan di DPRD dapat menjadi pendorong utama bagi tercapainya berbagai program yang selama ini menjadi fokus DP3A, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak.
“Dengan adanya perwakilan perempuan di setiap Dapil, saya optimis bahwa program-program kami akan lebih mudah diimplementasikan, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas,” tuturnya penuh harap.
Di akhir, Hero menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong perubahan sosial di Kukar. Ia percaya bahwa keberadaan perempuan dalam parlemen bisa menjadi katalis untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak, tetapi juga untuk seluruh masyarakat.
Penulis : Reihan Noor
