Akupedia.id, KUTAI KARTANEGARA – Menghadapi meningkatnya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus berupaya meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, DP3A Kukar mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Harris Samarinda pada Kamis (20/06/2024).

Sekretaris DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menjelaskan tujuan FGD ini adalah untuk memperkuat kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antar OPD terkait. “Agar penanganan KtP dan TPPO di Kukar dapat dilaksanakan dengan efektif. Karena, kasus-kasus seperti TPPO memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa dikerjakan DP3A Kukar sendiri. Contohnya kita perlu peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) jika korban di bawah umur,” ungkapnya.

Melalui FGD, DP3A Kukar berusaha mendorong komunikasi dan langkah-langkah bersama antar instansi. Dengan terlibatnya seluruh elemen masyarakat, diyakini permasalahan ini dapat diatasi. Seusai kegiatan FGD ini, DP3A Kukar berencana mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Setelah ini kami berencana akan ada rapat lanjutan bersama pihak-pihak terkait. Untuk menyinkronkan tugas dan fungsi masing-masing Satgas PPA. Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya TPPO ini bukan permasalahan sepele,” tutupnya.

Dengan semakin eratnya sinergi antar berbagai instansi dan masyarakat, DP3A Kukar optimis dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di wilayahnya. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan penanganan kasus-kasus ini bisa lebih terstruktur dan responsif, memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan pencegahan yang lebih baik di masa depan. (Adv)

Penulis : Dion