Tekan Enter untuk mencari

Insentif Guru Honorer Non-ASN Segera Diproses, Guru Kemenag Masih Tunggu Regulasi

Foto: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Pujianto.

Akupedia.id, Tenggarong – Penyaluran insentif bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) segera diproses. Sementara itu, pemberian insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di sekolah umum masih menunggu kepastian regulasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN serta guru agama, di Ruang Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Kamis (12/11/2026).

Pujianto mengatakan, untuk insentif guru honorer non-ASN, pihaknya akan segera menindaklanjuti proses pencairannya. Namun, persoalan berbeda dihadapi dalam pemberian insentif kepada guru yang berstatus pegawai Kemenag, tetapi mendapat penugasan mengajar di sekolah dasar (SD) maupun satuan pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kukar.

Menurutnya, pemberian insentif kepada kelompok guru tersebut perlu dikaji terlebih dahulu agar memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, meskipun mereka mengajar di sekolah umum, status kepegawaiannya bukan berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kukar.

“Kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN, insya Allah segera diproses. Sedangkan yang terkait guru Kemenag yang ditugaskan di SD atau di bawah Dinas Pendidikan, kita masih menunggu regulasinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan lanjutan akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Bagian Hukum dan Inspektorat. Langkah tersebut diperlukan untuk menerjemahkan ketentuan dalam regulasi TPP yang berlaku saat ini, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan.

Pujianto menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru merealisasikan pemberian insentif tanpa landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak berani tanpa regulasi yang bisa menaungi. Regulasi ini harus betul-betul baik dan bisa menjadi dasar bagi kita,” tegasnya.

Meski demikian, ia berharap pembahasan bersama lintas perangkat daerah dapat segera dilakukan sehingga persoalan tersebut menemukan jalan keluar.

Terlebih, guru Kemenag yang bertugas di sekolah umum juga mengharapkan perlakuan yang setara dengan guru lainnya.

Selain persoalan insentif, RDP turut menyinggung harapan agar program seragam sekolah gratis dapat menjangkau peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pujianto menyebut, apabila memungkinkan melalui mekanisme hibah, hal tersebut dapat dipertimbangkan. Namun, kewenangan terkait penyaluran hibah bukan berada di Disdikbud, melainkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Sementara untuk pelaksanaan program seragam gratis di sekolah yang berada di bawah kewenangan Disdikbud, ia menyebut sejauh ini pelaksanaannya dinilai cukup tertangani.

Meski begitu, evaluasi tetap diperlukan untuk melihat sejauh mana penyaluran bantuan tersebut telah menjangkau seluruh sekolah.

“Kalau yang di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, sementara kayaknya sudah cukup tertangani semuanya. Yang penting datanya ada di kita,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Editor: Aditya Lesmana

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini