Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Rencana pembangunan jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dimatangkan melalui koordinasi lintas daerah oleh kedua pemerintah kabupaten bersama pemerintah provinsi.
Jalan alternatif dari Melak tersebut direncanakan akan melalui Kecamatan Moor Manaar Bulant di wilayah Kubar, serta melintasi Kecamatan Kenohan hingga Kecamatan Kota Bangun di wilayah Kukar, yang sebagian jalurnya sebelumnya merupakan aset perusahaan.
Dilansir dari RRI SP Sendawar, akses alternatif ini diproyeksikan memangkas jarak tempuh perjalanan dari Melak menuju Kota Bangun hingga sekitar 100 kilometer.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kubar, Adrianus, juga menyebutkan, jika sebelumnya jarak tempuh melalui jalan nasional mencapai 247 kilometer, maka melalui jalur alternatif ini diperkirakan hanya sekitar 146,48 kilometer.
Dari total panjang 146,48 kilometer tersebut, sekitar 104,24 kilometer berada di wilayah Kukar, sementara 42,40 kilometer berada di wilayah Kubar. Jalur ini sebelumnya merupakan jalan logging milik perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, pembangunan jalan alternatif dipastikan tidak sepenuhnya menggunakan jalur eksisting perusahaan, karena terdapat sekitar 15,73 kilometer ruas baru yang masih memerlukan kajian studi kelayakan lanjutan.
Menanggapi rencana pembangunan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam pengembangan akses jalan penghubung Kukar dan Kubar.
“Sudah ada pertemuan dan diskusi, termasuk kunjungan dari DPRD Kubar untuk membahas pembangunan jalan penghubung ini. Koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, Kamis (13/2/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan akses baru ini memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan logistik. Pemangkasan jarak tempuh dinilai dapat menghemat waktu perjalanan hingga sekitar tiga jam, sekaligus menekan biaya operasional kendaraan, termasuk konsumsi BBM.
Menurutnya, pengembangan akses Kukar–Kubar bukan hanya soal konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi efisiensi logistik, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan penguatan kajian teknis.
Ia juga memastikan bahwa Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi trase jalan guna memastikan kondisi lapangan serta kesiapan jalur yang direncanakan.
“Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sekitar 90 kilometer. sementara sisanya berada pada kewenangan kabupaten dan pemerintah pusat,” jelasnya, Senin, 9 Februari 2026.
Terkait anggaran, Seno menyebutkan bahwa besaran kebutuhan biaya pembangunan belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil kajian teknis dan perencanaan detail.
Sumber pendanaan nantinya memungkinkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara )APBN), serta potensi dukungan dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setelah perencanaan selesai, baru dapat diketahui kebutuhan anggaran secara pasti,” pungkasnya.
Ara
