Tekan Enter untuk mencari

DPRD Kukar Soroti Skala Prioritas Pembangunan, Jalan Rusak hingga Ruang Publik Jadi Perhatian

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Akbar Haka.

Akupedia.id, Tenggarong – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, menyoroti lemahnya penentuan skala prioritas pembangunan yang dinilai berdampak pada belum tertanganinya sejumlah infrastruktur vital, khususnya jalan dan ruang publik di wilayah Tenggarong.

Akbar Haka menegaskan, persoalan muncul ketika pembangunan tidak dikawal secara konsisten sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Akibatnya, program yang seharusnya menjadi prioritas utama justru tidak terealisasi, sementara kegiatan yang berada pada prioritas kedua malah dikerjakan lebih dulu pada tahun berikutnya.

“Yang kita takutkan itu ketika pembangunan tidak kita kawal bersama-sama. Mana yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak terealisasi, sementara yang prioritas kedua malah dikerjakan lebih dulu di tahun berikutnya. Ini menunjukkan skala prioritasnya belum jelas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPRD menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan di sejumlah wilayah, di antaranya di Kelurahan Melayu yakni Jalan Muso bin Salim, Jalan Danau Murung, serta di Rondong Demang. Menurutnya, warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, becek, dan licin saat hujan sehingga membahayakan keselamatan pengguna.

“Kami menerima laporan warga di beberapa titik, tidak hanya Muso bin Salim. Ada Danau Murung, Rondong Demang, dan lainnya. Saat hujan jalannya licin dan cukup berbahaya bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Akbar, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan. Ia menilai, terdapat beberapa ruas jalan yang sebenarnya masih layak pakai, namun kembali dilakukan pengaspalan, sementara jalan lain yang rusaknya sudah berlangsung bertahun-tahun justru belum tersentuh perbaikan.

“Ini yang ingin kita tahu. Kenapa jalan yang sudah lama rusak belum ditangani, tapi ada jalan yang sebenarnya masih layak justru diaspal lagi. Artinya perencanaan dan pelaksanaannya tidak sinkron,” tegasnya.

Salah satu ruas yang menjadi sorotan adalah Jalan Muso bin Salim, yang merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Akbar menegaskan jalan tersebut seharusnya menjadi prioritas karena dilalui warga untuk berbagai keperluan setiap hari.

“Jalan Muso bin Salim ini dilalui masyarakat setiap hari untuk urusan keluarga dan aktivitas harian. Ketika hujan jalannya becek dan licin, jadi memang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Ia menyebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyampaikan bahwa pada tahun ini tersedia anggaran untuk peningkatan badan jalan. Namun DPRD menekankan agar pengerjaan dilakukan secara fokus dan tidak berpindah-pindah sebelum pekerjaan selesai.

“Harapan kami jangan pindah dulu ke lokasi lain sebelum yang ini selesai. Kalau berpindah terus, akhirnya semua jalan rusak dan tidak ada yang benar-benar tuntas,” katanya.

Selain infrastruktur jalan, Akbar Haka juga menyoroti pembangunan ruang publik dan taman kota yang dinilai belum dibarengi dengan perawatan dan perencanaan matang. Ia mencontohkan kondisi beberapa taman yang belum selesai sepenuhnya, namun pembangunan fasilitas baru sudah kembali dilakukan di lokasi lain.

“Kita ini seperti hobi membangun, tapi kurang merawat. Contohnya taman kota, ada yang belum beres, lampunya mati, hurufnya rubuh, tapi kita sudah membangun taman lagi di seberangnya. Akhirnya masyarakat bingung titik kumpul ruang publik itu sebenarnya di mana,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Akbar, turut berdampak pada pelaku UMKM. Menurutnya, penataan pedagang tidak bisa hanya dengan memindahkan mereka ke pujasera tanpa ada strategi yang mampu menarik pengunjung.

“Pemberdayaan UMKM itu penting, tapi jangan sampai UMKM dipaksa masuk ke satu tempat tanpa ada pemicu orang datang. Kalau tidak ada pengunjung, kasihan pedagang, pasti rugi,” tegasnya.

Ke depan, DPRD Kukar memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dan pembahasan lanjutan dengan dinas teknis terkait, termasuk kemungkinan menggelar rapat dengar pendapat (RDP), agar pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, memiliki skala prioritas yang jelas, dan berkelanjutan.

Ara

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini