Akupedia.id, Tenggarong – Di Stadion Aji Imbut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara resmi melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (26/5/2025). Ribuan tenaga honorer kini telah memiliki status resmi sebagai aparatur sipil negara. Pelantikan ini menjadi simbol nyata dari transformasi pelayanan publik berbasis kualitas SDM.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa pengangkatan ini bukan beban, melainkan investasi jangka panjang. “Kalau kita punya SDM berkualitas, maka pelayanan publik akan makin efisien, dan masyarakat akan merasakan dampaknya langsung,” tegasnya dalam pidato. Ia menekankan pentingnya etos kerja nyata bagi seluruh ASN.
Pemerintah Kabupaten Kukar mencatat bahwa sekitar 20 persen dari total APBD telah dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk PPPK. Menurut Edi, penggunaan anggaran itu harus berbanding lurus dengan dampak pelayanan. “Jangan hanya hadir absen, tapi tak berdampak,” ujarnya dengan nada tegas.
Kepala Dinas PMD menyebut penambahan pegawai akan memperkuat pelayanan di kecamatan dan desa. Komposisi pelantikan terdiri dari 3.230 tenaga teknis, 441 guru, dan 199 tenaga kesehatan. “Dengan tambahan tenaga baru, layanan bisa lebih cepat dan pengawasan lebih detail,” ujarnya.
Evaluasi berkala akan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Saya tidak butuh pegawai banyak, kalau tidak memberi dampak,” ujar Edi. Ia memastikan bahwa Sekda dan kepala OPD akan menilai kinerja para PPPK secara terstruktur.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menekankan bahwa sistem manajemen ASN kini berbasis kinerja. “Yang tidak berkinerja baik, akan dievaluasi. Yang bekerja dengan baik, akan diberi penghargaan,” katanya. PPPK, menurutnya, bukan lagi sekadar pelengkap, tapi motor pelayanan publik.
Program pembinaan spiritual Gerakan Etam Mengaji (GEMA) juga wajib diikuti seluruh PPPK. “Saya ingin ASN Kukar jadi contoh, bukan hanya karena pintar, tapi juga karena punya akhlak,” kata Bupati Edi. Program ini diharapkan bisa memperkuat fondasi moral aparatur di semua sektor.
Menurut Dr. Rendi A. Saputra, ekonom dari Universitas Mulawarman, pelantikan PPPK memiliki dampak ekonomi yang positif. “PPPK bisa disebut sebagai instrumen pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya. Ia memprediksi daya beli pegawai akan meningkatkan aktivitas ekonomi di desa dan kecamatan.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
