Portalborneo.or.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan jika persoalan jalan nonstatus yang banyak terdapat di wilayah Mahakam Ulu dan sekitarnya, sangat memerlukan dukungan semua pihak terlebih pusat untuk pemeliharaan dan pemetakannya.
“Kemarin saya di TVRI bersama dengan Pak Kadis PU Provinsi telah membahas ini. Jadi jalan nonstatus ini artinya belum jadi milik Kabupaten, belum juga jadi milik Provinsi dan belum juga milik pemerintah,” kata Veridiana Huraq Wang.
Veridiana menjelaskan sebetulnya, Kabupaten Mahakam Puluh sendiri berbatasan dengan beberapa kabupaten yang lain. Katakan lah berbatasan dengan Kabupaten Malinau kemudian Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan sedikit wilayah berdekatan dengan negara tetangga Malaysia.
Sehingga jalan ini bukan semata jalan kabupaten saja tetapi jalan nasional. Karenanya berharap baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat untuk bersama sama membantu dalam pembangunannya.
Panjang jalan nonstatus ini diperkirakan sekitar 260 km. Menurut Kepala Dinas PU Kaltim memerlukan estimasi biaya sekitar Rp5 Triliun untuk menjadikan ini jalan mantap.
“5 triliun tidak mungkin di anggarkan dalam 1 kali saja tetapi bertahap. Tetapi menjadi harapan kita bagaimana pemkab mahulu, pemprov kaltim bersama bisa ke pusat untuk meminta membantu karena masuk ranah nasional,” Kata Veridiana.
Disampaikan Veridiana, kalau menurut keterangan wakil gubernur Kaltim setelah viral, mereka di hubungin terus menerus oleh balai jalan nasional bahwa tahun 2023 ini akan ada anggaran yang masuk ke sana.
“Sebelumnya memang ada dana Dari Pemprov Kaltim namun dari itu yang terbanyak digunakan adalah untuk membangun jembatan. Karena ada banyak sungai yaitu sekitar 39 lebih,” tukas Veridiana.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Friska)
